Bogor – Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Ir. H. Muaz HD, M.M, menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar (SD dan SMP). Ia menilai, pemerintah perlu segera melakukan pendataan secara cermat terhadap sekolah-sekolah swasta yang layak menerima bantuan agar kebijakan ini berjalan efektif.
Menurut Muaz, sekolah swasta besar dengan biaya pendidikan tinggi sebaiknya tidak masuk dalam prioritas penerima bantuan. Sebaliknya, sekolah swasta sederhana yang banyak menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah perlu menjadi perhatian.
“Swasta-swasta besar yang biayanya mahal tidak perlu mendapat bantuan. Tapi sekolah-sekolah sederhana perlu dipikirkan dengan baik, agar anak-anak dari keluarga sederhana bisa menikmati pendidikan gratis,” ujarnya.
Muaz menambahkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diarahkan lebih tepat sasaran untuk mendukung sekolah swasta sederhana. Dengan demikian, BOS tidak lagi menumpuk di sekolah negeri yang selama ini sudah mendapatkan alokasi anggaran besar dari pemerintah.
“Sekolah negeri biayanya sudah banyak ditopang pemerintah, jadi sebaiknya BOS lebih difokuskan pada sekolah swasta yang sederhana. Dengan begitu, manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Selain itu, Muaz juga menegaskan pentingnya memastikan kuota di sekolah negeri benar-benar diperuntukkan bagi warga Kota Bogor. Hal ini untuk mencegah berkurangnya kesempatan anak-anak asli kota dalam memperoleh pendidikan dasar gratis.
DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar pelaksanaannya adil, tepat sasaran, dan mampu menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga sederhana.
Views: 6
COMMENTS