KOTA BOGOR – Tugas kader Posyandu di Kota Bogor kini semakin berat. Seiring penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, kader tidak hanya berkutat pada penimbangan balita, tetapi juga dituntut ikut membantu pelayanan di berbagai bidang dasar masyarakat.
Di tengah bertambahnya tanggung jawab tersebut, persoalan insentif kader Posyandu masih menjadi perhatian. Sejumlah kader mengadukan kondisi tersebut kepada anggota DPRD Kota Bogor Dedi Mulyono, yang menilai kerja keras kader di tingkat wilayah belum mendapat apresiasi yang sepadan.
Tugas Kader Makin Luas, Insentif Masih Minim
Posyandu saat ini tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dengan konsep 6 SPM Posyandu, pelayanan Posyandu mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Namun, bertambahnya tugas tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan dukungan yang diterima kader. Bagi kader, pekerjaan tersebut bukan sekadar datang ke Posyandu ketika ada kegiatan. Mereka harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan terkadang mengeluarkan biaya pribadi untuk menjalankan tugas pelayanan di wilayah.
Kondisi ini menjadi perhatian Dedi karena kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah.
“Kader Posyandu harus mendapatkan apresiasi dengan insentif yang layak karena menjadi ujung tombak kesehatan di wilayah,” ujar Dedi Mulyono.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat kembali beban kerja kader yang terus berkembang. Jangan sampai masyarakat semakin banyak berharap kepada kader, sementara dukungan anggaran dan penghargaan yang diberikan justru masih terbatas.
Dedi Mulyono Turun Tangan
Sebagai anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor yang membidangi antara lain sektor kesehatan dan sosial, Dedi menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke pembahasan di DPRD Kota Bogor.
Ia mendorong agar anggaran untuk kader Posyandu dapat diperhatikan dan ditingkatkan, termasuk menyangkut kenaikan insentif kader Posyandu. Bagi Dedi, memperjuangkan insentif kader bukan sekadar soal menambah angka dalam anggaran. Ada penghargaan terhadap orang-orang yang selama ini bekerja dekat dengan masyarakat dan membantu pemerintah memberikan pelayanan langsung di tingkat wilayah.
Dedi menilai penguatan Posyandu harus dilakukan secara menyeluruh. Ketika pemerintah memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada Posyandu melalui 6 SPM, maka dukungan terhadap kader juga harus ikut diperkuat.
“Jangan sampai tugasnya semakin banyak, tapi dukungannya tetap minim. Mereka bekerja untuk masyarakat dan harus mendapatkan apresiasi yang layak,” kata Dedi.
Ia menegaskan akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui pembahasan anggaran di DPRD Kota Bogor.
Perjuangkan Kader, Perkuat Pelayanan Warga
Menurut Dedi, memperjuangkan kader Posyandu pada akhirnya adalah memperjuangkan pelayanan dasar masyarakat. ketika kader mendapatkan dukungan yang layak, mereka bisa bekerja lebih optimal. Dan ketika kader kuat, masyarakat di tingkat lingkungan juga akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
“Kalau kita ingin pelayanan masyarakat semakin baik, orang-orang yang berada di garis depan juga harus kita perhatikan,” tegasnya.
Dedi memastikan isu kesejahteraan dan insentif kader Posyandu akan terus dikawal dalam pembahasan di DPRD Kota Bogor.
Views: 0
COMMENTS