BOGOR — Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Ir. H. Muaz HD, M.M., mengingatkan pentingnya kehati-hatian pemerintah kelurahan dalam proses penetapan maupun penghapusan warga dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menilai keputusan tersebut dapat berdampak langsung pada keberlangsungan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Kelurahan agar berhati-hati dalam menetapkan warga tergabung DTKS atau dihapus. Ini bisa menimbulkan masalah berkait dengan pendidikan dan kesehatan,” tegas Muaz.
Menurutnya, DTKS adalah dasar yang sangat krusial dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah, termasuk bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, hingga program keluarga harapan. Kesalahan dalam validasi dan verifikasi data bisa menyebabkan warga yang seharusnya menerima manfaat justru terabaikan.
Sebagai wakil rakyat yang juga memiliki perhatian besar terhadap sektor perlindungan sosial, Muaz mendorong aparatur wilayah untuk memperkuat koordinasi dengan RT/RW dan memastikan setiap proses berjalan transparan, objektif, dan berpihak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Langkah ini, lanjut Muaz, penting agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan publik dan agar Pemerintah Kota Bogor tetap hadir sebagai pelindung bagi kelompok rentan di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Views: 5
COMMENTS