Bogor — Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, M. Dody Hikmawan, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Kerja pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun 2025 bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Rabu (22/4/2026). Salah satu sorotan utama adalah terkait validitas dan sinkronisasi data kependudukan.
Dody mempertanyakan masih adanya laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai warga yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, bahkan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam kualitas dan akurasi pendataan.
“Perbedaan data antara BPS, Disdukcapil, Dinas Sosial, KPU, hingga kemungkinan dengan data dari POLRI atau lembaga lainnya, menjadi indikasi bahwa sistem pendataan kita belum sepenuhnya terintegrasi dan akurat,” ungkap Dody.
Ia menegaskan bahwa data yang tidak valid berpotensi besar menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dan terukur dari seluruh pihak, khususnya Disdukcapil, untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Dalam rapat tersebut juga terungkap adanya kesenjangan (gap) antara jumlah akta kematian yang diterbitkan Disdukcapil dengan jumlah riil warga yang telah meninggal dunia. Hal ini tidak terlepas dari sifat layanan penerbitan akta kematian yang masih bersifat pasif, yakni hanya diproses berdasarkan permohonan dari pihak keluarga atau ahli waris.
Menanggapi hal ini, Dody mendorong adanya inovasi dan integrasi sistem pendataan. Ia mengusulkan agar Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh kelurahan dapat langsung terhubung dengan sistem Disdukcapil, sehingga proses pembaruan data kependudukan dan penerbitan akta kematian dapat berjalan secara otomatis dan lebih akurat.
“Seperti halnya layanan akta kelahiran yang sudah terintegrasi dengan rumah sakit atau klinik bersalin, ke depan sistem pelaporan kematian juga perlu dibangun secara terintegrasi agar data kependudukan kita semakin valid dan terpercaya,” tegas politisi PKS tersebut.
Komisi 1 DPRD Kota Bogor berharap adanya perbaikan sistem pendataan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di Kota Bogor.
Views: 3
COMMENTS