BOGOR — Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyani, S.Hum., terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Hal tersebut ditegaskannya saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor yang diselenggarakan pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Rapat kerja tersebut membahas koordinasi lanjutan terkait integrasi data desil, pemutakhiran DTSEN, serta data sasaran tahun anggaran 2027. Dalam kesempatan tersebut, Mulyani secara khusus menyoroti pentingnya kualitas rekrutmen serta peningkatan kapasitas komunikasi bagi para petugas lapangan pendataan.
Mulyani menilai, keberhasilan pendataan sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi petugas saat berinteraksi dengan warga di lapangan. Menurutnya, masih ditemukan warga yang kesulitan memahami pertanyaan yang diajukan. Di saat yang sama, petugas pendata dinilai perlu lebih maksimal lagi dalam memberikan penjelasan yang komunikatif serta menyampaikan alternatif jawaban yang memadai bagi warga.
“Orang yang diterjunkan ke lapangan itu harus dibekali ilmu dan keterampilan komunikasi yang memadai. Anggaran pelaksanaan pendataan ini tidak sedikit, sehingga petugas yang direkrut idealnya adalah mereka yang benar-benar komunikatif dan bisa mengayomi warga. Jangan sampai ketika warga bingung, petugas justru pasif,” tegas Mulyani.
Lebih lanjut, Mulyani mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak kendala teknis pendataan terhadap nasib warga yang membutuhkan. Beliau kerap mendapati laporan adanya masyarakat yang sebetulnya sangat layak dan berhak menerima bantuan pemerintah, namun terhambat atau terhenti bantuannya hanya karena masalah pemutakhiran data desil yang belum presisi.
“Kita tahu persis kondisi warga di bawah. Ada warga yang betul-betul membutuhkan bantuan, tetapi akhirnya terhenti atau tidak terjangkau hanya karena kendala kategori data desil. Padahal secara riil mereka sangat berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Mulyani mendorong BPS Kota Bogor untuk mengevaluasi dan memperketat standar rekrutmen serta pembekalan bagi petugas lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan proses validasi data berjalan transparan, akurat, dan humanis.
Melalui pengawasan ini, Mulyani bersama Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mengawal proses pemutakhiran data sosial agar seluruh program bantuan sosial dan layanan publik di Kota Bogor dapat tersalurkan secara adil, tepat sasaran, serta membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Views: 5
COMMENTS