Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PKS Dapil Bogor Barat itu juga siap mengusulkan renovasi PAUD dan Posyandu melalui Pokir, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
Bogor — Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Barat, H. M. Dody Hikmawan, S.E., menggelar kegiatan masa Reses ke-1 Tahun Masa Sidang 2026-2027 di wilayah RW 4, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bapak Hasan tersebut dihadiri lebih dari 100 warga. Sejumlah tokoh masyarakat, Ketua RW, serta para Ketua RT setempat turut hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi yang dihadapi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dody lebih banyak mendengarkan langsung berbagai aspirasi warga. Sejumlah persoalan yang mengemuka di antaranya terkait pengelompokan Data Desil, perbaikan drainase, renovasi sarana PAUD dan Posyandu, hingga persoalan pembinaan remaja.
Ketua RW 4, Samsu, menyampaikan persoalan Data Desil menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. Menurutnya, masih terdapat warga yang kondisi ekonominya kurang mampu, namun masuk dalam kelompok desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan sosial.
“Saya tidak setuju dengan pengelompokan desil saat ini karena tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Ada warga saya yang tidak punya penghasilan, tapi desilnya tinggi sehingga tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” ujar Samsu.
Aspirasi serupa disampaikan Ketua RT 2 RW 4, Nuraeni. Ia berharap pemerintah dapat melibatkan pengurus RT dan RW dalam proses pendataan masyarakat karena mereka dinilai lebih memahami kondisi warganya secara langsung.
“Seharusnya pemerintah kota melibatkan pengurus RT atau RW dalam pendataan sensus ekonomi, karena mereka lebih mengetahui kondisi warganya,” kata Nuraeni.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dody menjelaskan bahwa sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan desil merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat.
Meski demikian, Dody menegaskan dirinya akan terus mendorong Pemerintah Kota Bogor agar program-program yang bersumber dari APBD tidak selalu menjadikan Data Desil sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penerima manfaat.
“Desil ini memang pengaturannya berada di pemerintah pusat. Tetapi untuk program-program yang menggunakan APBD Kota Bogor, saya akan terus mendorong agar kebijakan tidak selalu harus terpaku pada desil,” jelas Dody.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih objektif dan faktual sehingga program pembangunan maupun pelayanan dapat benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Selain persoalan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan perbaikan drainase di lingkungan RW 4. Kondisi drainase menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Warga juga mengusulkan renovasi sarana PAUD dan Posyandu yang menjadi fasilitas penting bagi masyarakat. Dody menyatakan siap memperjuangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
“Untuk aspirasi renovasi dan pembangunan PAUD serta Posyandu, insyaallah siap kita usulkan melalui Pokir. Tentunya harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan pemerintah, termasuk alas hak atau status tanah lokasi bangunan bukan milik pribadi, kepengurusan yang tercatat, serta sudah terdaftar di dinas terkait,” terang Dody.
Dody juga menerima masukan warga mengenai persoalan remaja. Menurutnya, pembangunan wilayah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, tetapi juga menyangkut pembangunan sumber daya manusia, pembinaan generasi muda, yang sudah digalakan lewat pokir-pokir beliau dalam menginisiasi program berbasis kompetensi untuk remaja, serta terciptanya lingkungan sosial yang sehat.
Ia menilai kegiatan reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat dan mendengar persoalan yang terkadang tidak sepenuhnya terlihat dalam laporan administratif.
“Reses bukan hanya sekadar bertemu warga, tetapi bagaimana kita mendengar langsung apa yang mereka rasakan dan kemudian memperjuangkannya sesuai kewenangan yang kita miliki,” kata Dody.
Antusiasme lebih dari 100 warga yang hadir, menurut Dody, menunjukkan masih banyak persoalan di tingkat lingkungan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, saya hadir bukan hanya ketika masa reses. Kapan pun warga memiliki aspirasi atau persoalan yang perlu disampaikan, insyaallah saya siap menerima dan memperjuangkannya sesuai dengan kewenangan yang ada,” pungkasnya.
Views: 14
COMMENTS