M. Dody Hikmawan – Anggota FPKS DPRD Kota Bogor
Bogor – Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, H. M. Dody Hikmawan, meminta Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) setelah seorang warga meninggal dunia saat menunggu antrean pembagian bantuan beras di Kantor Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Senin, 24 Agustus 2026.
Dody menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kurniati (61), warga Kelurahan Menteng. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai musibah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan bansos, terutama bagi masyarakat kelompok rentan.
“Kita menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Ibu Kurniati. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Namun, peristiwa ini jangan hanya berhenti sebagai sebuah musibah. Harus ada evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi,” kata Dody.
Ia mendesak Pemkot Bogor mengevaluasi sekaligus mempertimbangkan revisi standar operasional prosedur (SOP) penyaluran bansos. Evaluasi dinilai penting terutama untuk penerima bantuan yang sudah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, maupun warga dengan kondisi kesehatan tertentu. Menurut Dody, mekanisme pelayanan bagi kelompok rentan tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan penerima bansos pada umumnya. Mereka membutuhkan sistem pelayanan yang lebih adaptif agar tidak harus menghadapi antrean panjang yang dapat menguras tenaga.
“Untuk lansia dan penyandang disabilitas, prinsipnya jangan sampai mereka harus menunggu terlalu lama dalam kondisi yang dapat menguras tenaga. Kalau memang memungkinkan, mekanismenya harus jemput bola atau dibuat layanan khusus sehingga mereka tidak perlu menjalani antrean panjang,” ujarnya.
Dody menyadari penerapan mekanisme khusus membutuhkan kesiapan pemerintah, terutama dalam hal pendataan. Karena itu, ia mendorong Pemkot Bogor memperkuat data penerima bansos yang masuk kategori rentan. Data tersebut dapat mencakup lansia yang hidup sebatang kara, penyandang disabilitas berat, penerima bansos dengan penyakit penyerta, hingga warga yang secara fisik tidak memungkinkan mengikuti mekanisme antrean biasa.
“Memang akan ada konsekuensi tambahan, terutama dari sisi pendataan dan petugas. Tetapi itu bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi,” katanya. Selain layanan khusus, Dody juga mendorong adanya mekanisme pendelegasian penerimaan bansos kepada anggota keluarga atau pihak yang ditunjuk bagi penerima yang secara fisik tidak memungkinkan datang dan mengantre.
Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Selasa, 25 Agustus 2026 – 17:45 WIB
Judul Artikel : Dody Desak Pemkot Bogor Evaluasi SOP Bansos Usai Warga Meninggal Saat Antre
Link Artikel : https://bogor.viva.co.id/kabar-bogor/6596-dody-desak-pemkot-bogor-evaluasi-sop-bansos-usai-warga-meninggal-saat-antre
Oleh : Ernis Yusmita,Ifan Sugiarto
Views: 2
COMMENTS