Dedi Mulyono Soroti Desil Bansos yang Tak Tepat Sasaran, Picu Masalah Sosial di Kota Bogor

HomeAnggota DewanDedi Mulyono, S.P, M.Si

Dedi Mulyono Soroti Desil Bansos yang Tak Tepat Sasaran, Picu Masalah Sosial di Kota Bogor

KOTA BOGOR – Bantuan sosial yang seharusnya menjadi penolong bagi keluarga kurang mampu justru bisa menjadi sumber persoalan baru. Data desil yang dinilai belum tepat sasaran membuat sebagian warga dengan kondisi ekonomi sulit tidak mendapatkan bantuan, sementara persoalan tersebut berpotensi memicu saling curiga antara warga, pengurus wilayah, hingga pemerintah.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah penetapan desil sebagai dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Di lapangan, masih ditemukan warga yang merasa kondisi ekonominya tergolong rendah, tetapi justru tidak masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan. Warga yang merasa layak menerima bantuan mempertanyakan hasil pendataan, sementara pengurus RT, RW, dan kelurahan kerap menjadi pihak pertama yang menerima keluhan.

Tidak jarang, persoalan data tersebut berkembang menjadi kesalahpahaman. Warga saling membandingkan kondisi ekonomi, mempertanyakan siapa yang berhak menerima bantuan, bahkan muncul prasangka terhadap pengurus wilayah maupun pemerintah.

“Jangan sampai persoalan data justru menimbulkan masalah sosial baru di tengah masyarakat. Warga yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah merasa tidak diperhatikan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” menjadi pesan penting yang disoroti Dedi dalam sosialisasi tersebut.

Desil Bukan Sekadar Angka, Ada Nasib Warga di Dalamnya

Dedi menilai, pembenahan data kesejahteraan sosial harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, ketika warga yang membutuhkan tidak masuk dalam data sasaran, dampaknya bisa merembet ke persoalan lain. Salah satunya adalah jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.

Karena itu, Dedi mengingatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi justru semakin terbebani akibat persoalan administrasi dan ketidaktepatan data.

Perda Kesejahteraan Sosial Harus Dirasakan Masyarakat

Melalui Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk menyelenggarakan dan menangani berbagai persoalan kesejahteraan sosial. Perda tersebut mengatur empat pilar utama, yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Keempat pilar ini mencakup upaya pemulihan fungsi sosial masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kemandirian, hingga perlindungan bagi warga yang menghadapi risiko sosial. Sasarannya pun tidak hanya keluarga miskin, tetapi juga kelompok masyarakat rentan lainnya. Mulai dari anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, korban bencana, hingga kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan sosial lainnya.

Dedi menegaskan, keberadaan regulasi tersebut harus benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbaiki pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta memastikan program perlindungan berjalan sesuai kebutuhan warga.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting. Pengurus RT/RW, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna, hingga dunia usaha dapat ikut membantu mengidentifikasi persoalan dan menggerakkan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing.

Pada akhirnya, kesejahteraan sosial bukan hanya tentang angka kemiskinan, jumlah penerima bantuan, atau besarnya anggaran pemerintah. Ada kehidupan keluarga yang harus dilindungi, anak-anak yang membutuhkan pendidikan, lansia yang membutuhkan perhatian, serta warga sakit yang membutuhkan jaminan kesehatan.

Dedi berharap Perda Nomor 4 Tahun 2022 tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas, tetapi menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Bogor.  Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan persoalan kesejahteraan sosial yang ditemukan di lingkungan masing-masing. Sebab, data yang akurat dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting agar bantuan dan perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.

Views: 0

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: