Status Bansos PKH-BPNT Hilang karena Terindikasi Judol, Warga Tak Terlibat Bisa Ajukan Sanggah

HomeAnggota DewanDedi Mulyono, S.P, M.Si

Status Bansos PKH-BPNT Hilang karena Terindikasi Judol, Warga Tak Terlibat Bisa Ajukan Sanggah

KOTA BOGOR – Bantuan sosial (bansos) yang selama ini menjadi tumpuan kebutuhan sehari-hari tiba-tiba tidak lagi diterima. Sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan kepesertaan bantuan sosial pemerintah setelah data mereka terindikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online (judol). Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan, terutama bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih, tidak semua warga yang masuk dalam daftar penonaktifan tersebut merasa pernah melakukan aktivitas judi online.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menggelar sosialisasi bagi masyarakat penerima bantuan sosial yang status kepesertaannya dinonaktifkan atau berstatus exclude karena terindikasi judi online. Dalam sosialisasi tersebut, Dedi menekankan bahwa masyarakat yang merasa tidak pernah terlibat aktivitas judi online tidak perlu langsung pasrah kehilangan haknya. Pemerintah masih memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan sanggahan atau klarifikasi melalui desa maupun kelurahan setempat.

“Kalau memang merasa tidak pernah terlibat judi online, silakan lakukan sanggah. Kita ingin memastikan persoalan ini bisa diklarifikasi dan masyarakat mendapatkan haknya sesuai ketentuan,” ujar Dedi.

Penonaktifan penerima bansos berkaitan dengan upaya pemerintah melakukan pemadanan data kesejahteraan sosial dengan informasi transaksi keuangan yang terindikasi berhubungan dengan aktivitas judi online. Namun, muncul persoalan ketika seseorang yang merasa tidak pernah bermain judi online justru ikut terdampak. Salah satu kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah penyalahgunaan identitas pribadi. NIK, KTP, nomor telepon, hingga rekening atau akun dompet digital bisa saja digunakan pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Karena itu, status exclude atau penonaktifan bansos tidak seharusnya langsung dipahami sebagai bukti bahwa seseorang secara pribadi telah melakukan aktivitas judi online. Warga perlu mendapatkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui mekanisme yang tersedia.

Warga Bisa Mengajukan Sanggahan Melalui Kelurahan

Dedi mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa bantuan sosial mereka telah hilang secara permanen. Bagi warga yang merasa tidak terlibat judi online, tersedia mekanisme sanggah atau klarifikasi melalui desa maupun kelurahan.

Proses pengajuan sanggahan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor kelurahan atau Dinas Sosial setempat. Warga perlu membawa dokumen identitas berupa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya, masyarakat dapat menyampaikan klarifikasi kepada petugas atau pendamping sosial bahwa dirinya tidak pernah melakukan aktivitas judi online.

Petugas kemudian membantu proses administrasi klarifikasi, termasuk pengisian Berita Acara Klarifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut selanjutnya diunggah melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) untuk diteruskan ke proses verifikasi oleh Dinas Sosial dan instansi terkait.

Jangan Pinjamkan KTP dan Rekening kepada Orang Lain

Selain memberikan pemahaman mengenai mekanisme sanggah, Dedi juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan data pribadi. Menurutnya, meminjamkan KTP, nomor telepon, rekening bank, maupun akun dompet digital kepada orang lain dapat menimbulkan risiko yang tidak disadari. Bahkan, penyalahgunaan data oleh pihak lain berpotensi membawa dampak terhadap akses seseorang terhadap program bantuan pemerintah.

Masyarakat diminta tidak mudah memberikan data pribadi kepada siapa pun, termasuk kerabat atau orang terdekat, apabila tidak mengetahui secara jelas tujuan penggunaannya.

“Data pribadi itu harus dijaga. Jangan sembarangan meminjamkan KTP, nomor HP, rekening, atau akun e-wallet. Kita tidak pernah tahu kalau data tersebut ternyata digunakan untuk aktivitas yang bisa merugikan diri sendiri dan keluarga,” ungkap Dedi.

Ia berharap warga Kota Bogor yang merasa tidak pernah terlibat judi online dapat segera melakukan klarifikasi melalui jalur resmi. Dengan begitu, persoalan data dapat ditelusuri dan hak masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima bantuan tetap terlindungi.

Views: 0

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: