BOGOR – Penguatan layanan kesehatan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor. 09/11/2026
Dalam rapat pembahasan APBD 2027 tersebut, Rozi mendorong agar alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) dapat dioptimalkan guna mendukung peningkatan fungsi dan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tengah masyarakat.
Menurut Rozi, Posyandu merupakan salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberadaannya memiliki peran penting dalam pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi, hingga upaya pencegahan stunting.
Karena itu, ketersediaan alat kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan penting agar pelayanan Posyandu dapat berjalan lebih optimal, berkualitas, dan menjangkau kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kita berbicara tentang peningkatan layanan kesehatan, tetapi fasilitas pendukung di tingkat Posyandu belum memadai. Anggaran pengadaan alat kesehatan harus bisa dioptimalkan agar Posyandu memiliki sarana yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rozi.
Selain persoalan fasilitas, Rozi juga menyoroti pentingnya peningkatan insentif bagi kader Posyandu. Menurutnya, kader memiliki peran besar dalam membantu pemerintah menjalankan pelayanan kesehatan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Mereka bekerja secara langsung mendampingi warga, melakukan pendataan, membantu pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.
“Jangan hanya menuntut kader Posyandu untuk bekerja maksimal, tetapi perhatian terhadap kesejahteraan mereka juga harus ditingkatkan. Insentif kader perlu menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027,” tegasnya.
Rozi menilai, peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas kesehatan yang besar. Pemerintah juga harus memperkuat pelayanan kesehatan preventif dan promotif yang dimulai dari lingkungan masyarakat.
Menurutnya, Posyandu yang didukung alat kesehatan memadai serta kader yang mendapatkan perhatian dan insentif layak akan menjadi investasi penting bagi peningkatan kualitas kesehatan warga Kota Bogor.
Ia berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperkuat layanan kesehatan dasar.
“Pelayanan kesehatan yang baik harus dimulai dari masyarakat. Posyandu harus diperkuat, alat kesehatannya dilengkapi, dan kadernya diperhatikan. Karena kesehatan masyarakat bukan hanya soal mengobati orang sakit, tetapi juga bagaimana mencegah masyarakat agar tidak jatuh sakit,” pungkas Rozi Putra.
Views: 0
COMMENTS