KOTA BOGOR – Jangan sampai anak dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan pendidikan hanya karena data kesejahteraan keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Persoalan inilah yang menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, dalam mengawal penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya bagi masyarakat di wilayah Bogor Selatan.
Bagi keluarga prasejahtera, bantuan PIP bukan sekadar uang tambahan. Bantuan tersebut dapat menjadi penopang kebutuhan sekolah anak, mulai dari membeli perlengkapan belajar hingga membantu meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua. Namun, di balik tujuan baik pemerintah menghadirkan bantuan pendidikan, masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, yakni ketepatan data penerima bantuan.
Saat ini, penentuan sasaran prioritas PIP menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Siswa yang berasal dari keluarga pada Desil 1 hingga Desil 4 menjadi kelompok prioritas dalam pengusulan penerima bantuan.
Konsisten Dampingi Warga Bogor Selatan
Sebagai anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono secara konsisten menerima aspirasi, mendampingi, dan membantu mengawal persoalan warga prasejahtera, khususnya di wilayah Bogor Selatan, yang mengalami kendala dalam mengakses bantuan pendidikan. Pengawalan tersebut dilakukan agar siswa yang memang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan mendapatkan PIP akibat persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian data.
Baginya, bantuan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai warga yang seharusnya menjadi prioritas justru kesulitan mengakses program karena persoalan birokrasi dan data yang belum diperbarui. Selain mengawal bantuan PIP dari pemerintah pusat, Dedi juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. Ia mendorong agar kebijakan dan penggunaan anggaran pendidikan turut memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama siswa dari keluarga kurang mampu.
Di sisi lain, ia juga menaruh perhatian pada pentingnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam memastikan data calon penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.
Data Desil Harus Sesuai Kondisi Nyata Warga
Dedi Mulyono menilai penggunaan sistem desil pada dasarnya memiliki tujuan baik, yaitu memastikan bantuan pemerintah lebih terarah dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun menurutnya, sistem pendataan tersebut harus dibarengi dengan pemutakhiran data secara berkala. Jangan sampai data yang belum menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya justru menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas bantuan pendidikan.
“Tujuan pemerintah menggunakan sistem desil tentu baik, supaya bantuan pendidikan bisa lebih tepat sasaran. Tetapi kita juga harus melihat kondisi nyata di lapangan. Jangan sampai ada anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu, tetapi tidak masuk prioritas hanya karena data desil orang tuanya belum sesuai dengan keadaan sebenarnya,” ujar Dedi Mulyono.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, ketika bantuan pendidikan tidak diterima oleh siswa yang membutuhkan, dampaknya bukan hanya dirasakan orang tua, tetapi juga dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Bagi keluarga prasejahtera, kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan bisa menambah beban ekonomi rumah tangga. Karena itu, pembenahan data menjadi salah satu hal penting yang harus dikawal bersama.
Dorong Pemutakhiran Desil dan Pengawasan Penyaluran PIP
Menurut Dedi, penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja bersama. Dinas Sosial perlu memastikan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat berjalan optimal, sementara Dinas Pendidikan dan sekolah harus aktif melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi siswa yang diusulkan sebagai penerima PIP. Ia juga mendorong agar masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil dapat menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia kepada pihak terkait.
“Jangan hanya berpatokan pada angka di sistem. Perlu ada verifikasi dan pengecekan langsung terhadap kondisi keluarga. Kalau memang secara ekonomi masih membutuhkan, datanya harus ditelusuri dan diperbarui melalui mekanisme yang berlaku. Kita ingin anak-anak ini tetap punya kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap proses penyaluran bantuan. Dana PIP harus diterima secara utuh oleh siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima, tanpa pemotongan atau penyalahgunaan oleh pihak mana pun. Dengan demikian, upaya memastikan PIP tepat sasaran tidak berhenti pada proses pendataan dan pengusulan, tetapi juga mencakup pengawasan hingga bantuan benar-benar diterima oleh siswa.
Dedi berharap persoalan data desil tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan akses bantuan pendidikan. Pemutakhiran data, pengawasan anggaran, dan pendampingan masyarakat harus terus diperkuat agar tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena persoalan administrasi.
“Jangan sampai anak-anak kita harus kehilangan kesempatan sekolah yang lebih baik hanya karena orang tuanya tidak mampu atau datanya belum sesuai. Pendidikan adalah masa depan mereka. Tugas kita bersama memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan kesempatan yang sama,” tutup Dedi.
Ia pun mengajak masyarakat, khususnya warga Bogor Selatan, untuk tidak ragu menyampaikan persoalan bantuan pendidikan apabila menemukan ketidaksesuaian data maupun kendala dalam proses pengusulan PIP. Sebab, memperjuangkan pendidikan bukan hanya tentang memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan karena keterbatasan ekonomi.
Views: 0
COMMENTS