KOTA BOGOR – Tugas kader Posyandu kini semakin berat. Bukan hanya menimbang balita atau memantau kesehatan ibu dan anak, mereka juga dituntut ikut membantu pelayanan masyarakat di enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, bertambahnya tanggung jawab tersebut dinilai belum sebanding dengan perhatian terhadap kesejahteraan para kader.
Persoalan insentif kader Posyandu ini menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono. Ia menilai, besarnya tanggung jawab yang diemban para kader di tengah masyarakat sudah seharusnya diikuti dengan dukungan dan penghargaan yang lebih layak dari pemerintah.
Menurut Dedi, kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka hadir langsung di lingkungan warga, mengenal kondisi keluarga, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai persoalan pelayanan dasar.
Peran tersebut kini semakin luas. Berdasarkan kebijakan Posyandu yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, pelayanan Posyandu tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan, tetapi mencakup enam bidang SPM. Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga sosial.
Dalam bidang kesehatan, misalnya, kader tidak hanya melakukan penimbangan balita dan pemantauan tumbuh kembang anak. Mereka juga terlibat dalam edukasi pencegahan stunting, imunisasi, kesehatan remaja, hingga kesehatan reproduksi. Sementara di bidang lainnya, kader turut membantu mengidentifikasi persoalan sosial lain di tengah masyarakat.
Artinya, tanggung jawab kader Posyandu semakin besar. Mereka bukan sekadar membantu kegiatan pelayanan kesehatan bulanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat terpantau.
Tanggung Jawab Bertambah, Kesejahteraan Jangan Terabaikan
Di balik berbagai pelayanan tersebut, ada para kader yang meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu masyarakat. Tidak sedikit pekerjaan yang harus mereka lakukan di luar jadwal Posyandu, mulai dari mendata warga, mengunjungi rumah ke rumah, hingga membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Kondisi inilah yang menurut Dedi perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai pemerintah terus memperluas tugas dan tanggung jawab kader, tetapi belum memberikan dukungan kesejahteraan yang sebanding. Ia menegaskan, insentif bukan semata-mata soal nominal uang, melainkan bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang selama ini dijalankan para kader.
Dedi Mulyono Siap Perjuangkan Kenaikan Insentif pada 2027
Sebagai Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono menyatakan komitmennya untuk kembali memperjuangkan peningkatan insentif kader Posyandu pada tahun anggaran 2027.
Menurutnya, perhatian terhadap kader harus menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah. Sebab, pelayanan publik yang baik tidak hanya membutuhkan program dan fasilitas, tetapi juga orang-orang yang bekerja langsung melayani masyarakat. Ia berharap perjuangan ini dapat memperoleh dukungan sehingga kesejahteraan kader Posyandu di Kota Bogor bisa semakin diperhatikan.
“Sudah sewajarnya kesejahteraan para kader Posyandu mendapat perhatian yang proporsional. Mereka punya peran besar dalam membantu pelayanan masyarakat. Mohon doanya, untuk tahun 2027 kami di DPRD Kota Bogor sedang memperjuangkan kembali kenaikan insentif kader Posyandu,” ungkap Dedi.
Bagi Dedi, memperjuangkan kesejahteraan kader Posyandu bukan hanya tentang menaikkan insentif. Lebih dari itu, ini merupakan upaya memastikan orang-orang yang selama ini berada di garis depan pelayanan masyarakat tidak berjalan sendirian. Sebab, ketika kader diperhatikan dan disejahterakan, pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan semakin optimal.
Dedi pun berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan para kader, seiring dengan semakin luasnya tugas yang harus mereka jalankan.
Views: 0
COMMENTS