KOTA BOGOR – Satu rumah dihuni 19 jiwa dari lima kepala keluarga (KK), tetapi justru tercatat dalam desil 5 pada data kesejahteraan sosial. Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Selatan, Dedi Mulyono, yang menilai data tersebut perlu segera diperiksa ulang agar warga yang berhak tidak kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Temuan itu bermula saat Dedi Mulyono turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi warga. Dalam kunjungan tersebut, ia menerima aduan mengenai keluarga yang memiliki peringkat desil relatif tinggi, meskipun kondisi tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari mereka dinilai belum mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut.
Di rumah itu, sebanyak 19 orang tinggal bersama dalam lima kepala keluarga. Dengan jumlah penghuni yang cukup banyak dan kondisi rumah yang perlu mendapat perhatian, Dedi menilai penetapan desil 5 tersebut patut dipertanyakan dan membutuhkan verifikasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Data Desil Tak Sesuai Kondisi, Hak Warga Bisa Terancam
Bagi warga yang hidup dalam keterbatasan, data kesejahteraan bukan sekadar angka administratif. Data tersebut bisa menentukan peluang mereka untuk memperoleh berbagai program bantuan dari pemerintah.
Ketika kondisi keluarga tidak tergambarkan secara tepat dalam pendataan, warga berisiko tidak masuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan. Padahal, mereka masih menghadapi persoalan kebutuhan sehari-hari dan kondisi tempat tinggal yang membutuhkan perhatian.
Persoalan inilah yang menjadi sorotan Dedi. Menurutnya, pendataan kesejahteraan harus benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat, bukan hanya mengandalkan data yang belum diperiksa kembali ketika ditemukan ketidaksesuaian.
“Jangan sampai warga yang kondisi ekonominya masih sulit justru kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan hanya karena data desilnya tidak sesuai. Kalau ditemukan kondisi seperti ini, harus segera dilakukan sanggah dan validasi ulang agar datanya benar-benar menggambarkan keadaan warga,” ujar Dedi Mulyono.
Dedi Dorong Sanggah dan Validasi Ulang Data Desil
Menindaklanjuti aduan tersebut, Dedi mendorong agar warga segera menempuh mekanisme sanggah dan meminta data kesejahteraannya diverifikasi kembali oleh pihak terkait. Menurutnya, proses validasi perlu dilakukan dengan melihat kondisi nyata keluarga, termasuk jumlah anggota keluarga, keadaan tempat tinggal, serta indikator kesejahteraan lain yang digunakan dalam pendataan.
Dedi juga menekankan pentingnya peran pemerintah di tingkat wilayah untuk membantu memastikan aduan masyarakat ditindaklanjuti. Jangan sampai warga yang kesulitan memahami mekanisme pendataan harus menghadapi persoalan itu sendirian.
“Validasi ulang desil di wilayah sangat penting. Ketika ada aduan dari warga, harus ada pengecekan langsung agar kondisi sebenarnya bisa diketahui. Data yang tepat akan membantu pemerintah menentukan siapa yang memang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Jadi Catatan Serius bagi BPS dan Dinsos
Temuan satu rumah yang dihuni 19 jiwa dari lima kepala keluarga dengan status desil 5 tersebut menjadi catatan serius bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, sesuai kewenangan masing-masing dalam proses pendataan, verifikasi, dan penanganan aduan kesejahteraan sosial.
Dedi berharap persoalan serupa tidak luput dari perhatian, khususnya di wilayah Bogor Selatan. Pemeriksaan ulang diperlukan agar ketidaksesuaian data bisa ditindaklanjuti dan tidak terus merugikan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Kasihan kalau ada warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi justru tidak masuk prioritas karena desilnya tidak tepat. Ini harus menjadi perhatian serius. Pendataan perlu terus diperbaiki supaya bantuan pemerintah bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Dedi.
Ia menegaskan, pembenahan data kesejahteraan bukan hanya urusan administrasi. Di balik setiap angka, ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup dan berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Karena itu, Dedi mendorong agar koordinasi antara pemerintah wilayah, Dinsos, dan BPS terus diperkuat sehingga setiap laporan ketidaksesuaian data dapat ditangani sesuai prosedur.
Dedi: Jangan Biarkan Warga Berjuang Sendiri
Bagi Dedi, persoalan bansos harus dilihat dari sisi masyarakat yang merasakan langsung dampaknya. Ketika data tidak sesuai dengan kondisi lapangan, warga perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan keberatan dan memperoleh penjelasan mengenai proses perbaikannya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi keluarga yang sebenarnya. Aduan dapat disampaikan melalui pengurus RT/RW, kelurahan, atau kanal pengaduan resmi yang tersedia agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
“Kalau merasa data desil tidak sesuai dengan kondisi keluarga, jangan diam. Sampaikan keberatan dan minta dilakukan pengecekan. Kami akan terus mendorong agar aspirasi warga didengar dan persoalan seperti ini mendapat tindak lanjut,” pungkasnya.
Dedi menegaskan, semangat menjadi pembela warga harus diwujudkan melalui pengawalan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Sebab, bantuan sosial seharusnya menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi warga yang membutuhkan, bukan justru terhambat oleh data yang belum sesuai dengan kenyataan.
Views: 2
COMMENTS