KOTA BOGOR – Tidak semua warga punya HP yang memadai. Tidak semua warga juga paham cara mengakses layanan digital, terutama para lansia. Di tengah sistem bantuan sosial yang semakin digital, kondisi ini bisa membuat warga yang sebenarnya membutuhkan justru kesulitan mendapatkan akses.
Karena itu, Anggota DPRD Kota Bogor Dedi Mulyono mengajak masyarakat ikut menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Menurutnya, program ini bisa menjadi jembatan bagi warga yang kesulitan mengakses layanan digital, khususnya mereka yang tidak memiliki perangkat atau masih kesulitan menggunakan teknologi.
Warga Jangan Sampai Tertinggal
Dalam kesempatan bertemu warga, Dedi mengatakan perubahan sistem layanan sosial harus diikuti dengan kepedulian antarwarga. Ia mengajak warga yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi untuk tidak hanya memikirkan kebutuhan sendiri, tapi juga membantu tetangga di sekitarnya.
“Kalau ada tetangga kita yang tidak punya HP, atau orang tua yang belum paham teknologi, jangan sampai mereka akhirnya tertinggal hanya karena tidak bisa mengakses layanan digital. Kalau kita bisa bantu, kenapa tidak kita bantu?” kata Dedi.
Agen Perlinsos sendiri merupakan relawan yang membantu warga mengakses layanan perlindungan sosial, termasuk mendampingi masyarakat dalam proses pengusulan maupun pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Relawan ini bukan pekerjaan bergaji dan tidak diperbolehkan melakukan pungutan. Perannya lebih kepada membantu warga di lingkungan sekitar agar mereka tidak kesulitan ketika harus berhadapan dengan layanan digital.
Untuk menjadi Agen Perlinsos, calon agen terlebih dahulu perlu memiliki akun Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setelah itu, pendaftaran dilakukan melalui portal Agen Perlinsos dengan memilih menu “Daftar Menjadi Agen”.
Data Warga Bisa Berubah, Jangan Diam Kalau Kondisinya Sudah Berbeda
Dedi juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi warga tidak selalu sama. Ada warga yang sebelumnya mampu, tapi kemudian kehilangan pekerjaan. Ada pula warga yang sebelumnya belum membutuhkan bantuan, tapi kondisi ekonominya berubah. Karena itu, data sosial ekonomi masyarakat harus terus diperbarui agar kondisi warga yang sebenarnya bisa tercermin dalam sistem.
Pemutakhiran data dapat dilakukan secara digital setiap hari. Namun, hasil pemutakhiran dan pemeringkatan oleh BPS dilakukan secara berkala mengikuti periode penetapan bantuan. Untuk sejumlah program seperti PKH dan BPNT/Sembako, hasil pemutakhiran ditetapkan dalam periode tiga bulanan.
“Jangan merasa kalau data kita sudah pernah didata berarti selamanya akan sama. Kondisi warga bisa berubah. Kalau memang ada perubahan ekonomi atau merasa datanya belum sesuai, harus disampaikan dan dikoordinasikan supaya bisa diverifikasi,” ujar Dedi.
Saat ini, masyarakat juga memiliki sejumlah jalur untuk mengusulkan atau menyanggah data, termasuk melalui mekanisme di tingkat kelurahan/desa serta kanal digital yang disediakan pemerintah. Sistem Cek Bansos juga menyebutkan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui apabila tidak sesuai dengan kondisi nyata warga.
Baca juga: https://bogor.pks.id/pentingnya-ktp-digital-untuk-warga-dedi-mulyono-minta-warga-segera-aktivasi-ikd/
Gotong Royong Agar Tak Ada Warga yang Tertinggal
Bagi Dedi, Agen Perlinsos bukan sekadar persoalan aplikasi atau teknologi. Ada persoalan kemanusiaan di balik proses digitalisasi layanan sosial. Sebab, ketika layanan semakin bergantung pada teknologi, masyarakat yang tidak memiliki perangkat atau tidak memahami teknologi berisiko semakin sulit mengakses haknya.
“Teknologi seharusnya memudahkan warga, bukan malah membuat warga yang tidak mengerti teknologi semakin jauh dari bantuan. Di sinilah pentingnya kita saling membantu,” tegas Dedi.
Bagi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, menemukan data yang tidak sesuai, atau mengetahui tetangga yang membutuhkan bantuan namun kesulitan mengakses layanan digital, segera koordinasikan dengan petugas terkait agar dapat dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
Views: 9
COMMENTS