KOTA BOGOR – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan Dalam rancangan tersebut, masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 8 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ditargetkan dapat tercover dalam PBI-JK, dengan tanggung jawab pembiayaan terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyambut baik dan mendukung rencana skema baru ini. Dedi menilai, rencana skema baru PBI-JK tersebut merupakan langkah positif untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, terutama keluarga yang masih rentan secara ekonomi dan berisiko mengalami kesulitan ketika menghadapi persoalan kesehatan. Menurutnya, persoalan kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari sisi medis. Sebab, penyakit yang membutuhkan biaya besar dapat mengubah kondisi ekonomi sebuah keluarga dalam waktu singkat.
Skema Baru PBI-JK, Pembiayaan Dibagi antara Pusat dan Daerah
Dalam rancangan yang tengah disiapkan dan disimulasikan pemerintah, cakupan penerima PBI-JK ditargetkan menjangkau masyarakat pada Desil 1 hingga Desil 8 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Skema ini dirancang dengan membagi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota melalui anggaran masing-masing.
Adapun pembagian pembiayaan yang sedang disimulasikan meliputi:
- Desil 1–4: Pembiayaan ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Desil 5–6: Pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui APBD.
- Desil 7–8: Pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui APBD provinsi.
Pembagian tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan kesehatan sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan.
Dedi menyambut baik rencana perluasan PBI-JK tersebut. Baginya, jaminan kesehatan bukan sekadar fasilitas administratif, melainkan bentuk perlindungan agar masyarakat tidak kehilangan kestabilan ekonomi ketika menghadapi penyakit. Ia menilai, seseorang yang sebelumnya memiliki penghasilan cukup belum tentu mampu bertahan secara finansial ketika harus membiayai pengobatan penyakit berat, menjalani perawatan jangka panjang, atau menanggung kebutuhan kesehatan anggota keluarga.
Karena itu, perluasan cakupan PBI-JK hingga Desil 8 dinilai dapat menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang berada di kelompok ekonomi rentan. Dedi juga mendorong agar rencana kebijakan tersebut tidak berhenti pada tahap simulasi. Pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran dan koordinasi lintas pemerintahan agar skema baru benar-benar dapat direalisasikan.
Akurasi Data Desil Harus Jadi Perhatian
Selain dukungan terhadap perluasan cakupan, Dedi mengingatkan pentingnya transparansi dan ketepatan pendataan penerima bantuan. Menurutnya, penggunaan DTSEN sebagai dasar penentuan penerima PBI-JK harus disertai proses verifikasi yang baik. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodasi akibat ketidaksesuaian data.
Di sisi lain, pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah juga harus memiliki mekanisme yang jelas. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan maupun kekosongan perlindungan bagi masyarakat. Dedi berharap pemerintah pusat dan daerah dapat membangun koordinasi yang kuat, terutama dalam memastikan data penerima, kesiapan anggaran, serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Rencana perluasan PBI-JK hingga Desil 8 diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat perlindungan masyarakat rentan. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, pendataan yang akurat, dan anggaran yang memadai, semakin banyak keluarga diharapkan dapat memperoleh jaminan kesehatan.
Dedi Mulyono pun mendorong agar kebijakan ini terus dikawal hingga terealisasi. Sebab, ketika masyarakat jatuh sakit, yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah kesembuhan mereka, bukan kekhawatiran kehilangan kemampuan ekonomi.
Views: 2

COMMENTS