KOTA BOGOR – Sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial (bansos) pemerintah akibat terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol). Ironisnya, sebagian besar warga yang terdampak justru berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yakni desil 1 dan 2.
Data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor mencatat, penonaktifan tersebut terjadi sepanjang 2025 hingga Oktober 2026. Temuan ini berasal dari hasil penelusuran terhadap data pendaftar Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital, sebagai tindak lanjut instruksi Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk memperketat pengawasan terhadap penerima bantuan pemerintah.
Penelusuran dilakukan melalui sistem yang memantau aktivitas transaksi dan pola pengeluaran masyarakat. Warga yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online kemudian masuk dalam proses penonaktifan sebagai penerima bantuan sosial.
Persoalan ini menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terindikasi bermain judi online, tetapi juga berpotensi memengaruhi seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK).
Dampak Penonaktifan Bansos Menyebar di Enam Kecamatan
Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bogor, jumlah warga yang terdampak penonaktifan bansos tersebar di enam kecamatan. Bogor Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 3.734 orang.
Berikut rincian sebaran warga yang mengalami penonaktifan bansos:
- Bogor Selatan: 3.734 orang
- Bogor Barat: 3.514 orang
- Bogor Utara: 2.282 orang
- Tanah Sareal: 2.244 orang
- Bogor Timur: 1.427 orang
- Bogor Tengah: 1.394 orang
Besarnya angka tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Bogor. Terlebih, berdasarkan informasi yang diterima dalam pembahasan bersama Dinas Sosial, sebagian besar warga terdampak justru berada pada kelompok desil kesejahteraan 1 dan 2, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Artinya, persoalan ini berpotensi menimbulkan dampak berlapis bagi keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan perlindungan pemerintah.
Dedi Mulyono: Jangan Sampai Anak dan Keluarga Ikut Menanggung Dampaknya
Persoalan penonaktifan bansos akibat indikasi judi online ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama sejumlah perangkat daerah di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu (4/11/2026).
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Dedi Mulyono, menilai angka 14.595 warga bukan jumlah yang kecil. Menurutnya, persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya agar tidak semakin banyak masyarakat yang kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.
“Angka ini tentu bukan angka yang sedikit. Ini merupakan angka yang sangat besar. Kita ingin mencari solusi dan berupaya mencari ikhtiar terbaik ke depan bagi warga Kota Bogor,” ujar Dedi.
Ia juga menyoroti dampak penonaktifan bansos yang bisa meluas hingga ke anggota keluarga lainnya. Sebab, ketika satu orang dalam sebuah keluarga terindikasi terlibat judi online, status kepesertaan bantuan sosial keluarga tersebut berpotensi ikut terdampak.
Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Mulai dari jaminan kesehatan melalui BPJS PBI, bantuan pendidikan seperti KIP, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan dampak lanjutan yang jauh lebih besar bagi masyarakat, terutama keluarga yang sebenarnya masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah,” tegasnya.
DPRD Dorong Solusi agar Warga Tidak Kehilangan Hak Perlindungan
Menurut Dedi, penanganan persoalan ini tidak cukup hanya dengan menonaktifkan penerima bantuan. Pemerintah juga perlu memikirkan langkah pencegahan agar aktivitas judi online tidak semakin meluas, sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan sosial sesuai ketentuan.
Ia menegaskan, perlu ada upaya bersama antara pemerintah daerah, perangkat wilayah, dan masyarakat untuk menekan aktivitas judi online serta mencari solusi bagi keluarga yang terdampak.
“Kita ingin agar jumlah masyarakat yang bermain judi online terus berkurang, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi. Di sisi lain, kita juga harus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Dedi berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi yang lebih konkret. Baginya, pemberantasan judi online harus berjalan beriringan dengan upaya melindungi masyarakat rentan agar anak-anak dan anggota keluarga lainnya tidak ikut menanggung dampak dari persoalan tersebut.
Sebab, bantuan sosial pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai persoalan yang dilakukan oleh satu orang justru membuat seluruh anggota keluarga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.
DPRD Kota Bogor pun mendorong agar persoalan ini terus ditindaklanjuti bersama perangkat daerah, sehingga upaya penertiban judi online tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
Views: 1
COMMENTS