BOGOR – Persoalan judi online (judol) tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan bantuan sosial dan keamanan data pribadi. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD terkait, yakni Dinas Sosial, Diskominfo, dan Disdukcapil Kota Bogor. 04/11/2026
Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan menonaktifkan data penerima bantuan sosial. Penonaktifan bansos yang dibahas merupakan program dari anggaran APBN. Terungkap pula, dari 14.595 data warga yang terindikasi terkait judol, baru 306 orang yang melakukan klarifikasi.
Sementara itu, Diskominfo menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui sistem Sibadra. Diskominfo juga didorong untuk memperluas literasi digital, tidak hanya terkait bahaya judi online, tetapi juga berbagai ancaman kejahatan di ruang digital.
Adapun Disdukcapil menyoroti maraknya penipuan yang mengatasnamakan petugas dengan modus meminta NIK, foto KTP, hingga kode OTP melalui WhatsApp. Untuk mengantisipasi pencurian data, Disdukcapil telah melakukan sosialisasi hingga kelurahan dan menerapkan sistem keamanan berlapis.
Menanggapi hal tersebut, Rozi Putra menegaskan bahwa penanganan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh OPD.
“Jangan hanya fokus pada persoalan penonaktifan bantuan sosial. Pemerintah juga harus hadir melalui edukasi yang masif, penguatan literasi digital, serta perlindungan data pribadi masyarakat,” ujar Rozi.
Ia berharap sinergi antar-OPD dapat diperkuat hingga tingkat kelurahan dan lingkungan RT/RW, sehingga masyarakat Kota Bogor semakin terlindungi dari bahaya judi online, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi.
Views: 0
COMMENTS