KOTA BOGOR – Ketika bantuan sosial sangat dibutuhkan, masih ada warga yang justru bingung karena data desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya. Persoalan ini menjadi perhatian anggota DPRD Kota Bogor Dedi Mulyono saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.
Di tengah persoalan data bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran, Dedi menilai warga tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri ketika menghadapi masalah kesejahteraan sosial. Menurutnya, Perda Nomor 4 Tahun 2022 bukan sekadar aturan di atas kertas. Perda tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama warga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.
“Semua masyarakat Kota Bogor harus dijamin kesejahteraannya, terutama masyarakat yang masuk desil rendah. Jangan sampai warga yang memang membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan haknya karena persoalan data,” kata Dedi.
Warga Masih Bingung dengan Data Desil
Persoalan desil menjadi salah satu keluhan yang banyak muncul di tengah masyarakat. Ada warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat, sehingga berdampak pada akses terhadap berbagai program bantuan sosial.
Kondisi tersebut membuat sebagian warga bertanya-tanya. Mereka sudah merasa hidup dalam keterbatasan, namun ketika hendak mendapatkan bantuan, justru terkendala karena data desil yang tidak sesuai.
“Masih banyak warga yang bingung, kenapa kondisi ekonominya seperti ini tapi desilnya justru tidak sesuai. Ini yang harus kita benahi bersama. Jangan sampai data yang seharusnya membantu masyarakat malah menjadi penghalang warga mendapatkan haknya,” ujar Dedi.
Bagi Dedi, persoalan ini bukan hanya soal angka dalam sebuah sistem. Di balik data tersebut ada kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari biaya sekolah, kebutuhan pangan, sampai akses layanan kesehatan. Karena itu, menurutnya, pendataan dan pemutakhiran data masyarakat harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Pemkot Punya Tanggung Jawab
Dedi juga menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi urusan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Bogor memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial masyarakat berjalan sebagaimana amanat Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022.
“Pemerintah daerah punya tanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Jadi ketika ada warga yang kesulitan mengakses bantuan atau pelayanan sosial, pemerintah harus hadir dan mencari solusinya,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan Perda Kesejahteraan Sosial harus menjadi dasar agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak, khususnya bagi warga yang berada dalam kondisi rentan.
Dedi: Jangan Sampai Warga Kehilangan Hak
Dedi mengatakan dirinya akan terus mendorong agar persoalan data dan akses bantuan sosial menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, warga tidak boleh kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi atau data yang belum diperbarui.
“Yang paling penting adalah jangan sampai ada warga yang benar-benar membutuhkan, tapi tidak mendapatkan haknya. Kita harus memastikan sistemnya terus diperbaiki dan masyarakat punya ruang untuk menyampaikan ketika datanya tidak sesuai,” katanya.
Ia berharap sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2022 bisa membuat masyarakat lebih memahami hak-haknya sekaligus mengetahui bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bagi Dedi, ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya seberapa banyak aturan dibuat, tetapi seberapa jauh aturan tersebut mampu melindungi masyarakat.
“Perda ini harus hadir untuk warga. Jangan hanya menjadi aturan, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Kalau ada warga yang kesulitan, kita harus dengarkan dan kawal sampai ada solusi,” pungkasnya.
Dedi pun mengajak masyarakat Kota Bogor untuk tidak ragu menyampaikan keluhan terkait persoalan kesejahteraan sosial, termasuk apabila menemukan data bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika ada persoalan terkait data desil, bantuan sosial, atau akses pelayanan kesejahteraan sosial, warga diharapkan menyampaikan informasi dan keluhannya agar bisa dikawal dan dicarikan solusi bersama.
Views: 139

COMMENTS