BOGOR – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, mendesak Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap operator layanan transportasi publik BisKita Transpakuan. Desakan ini muncul menyusul terjadinya dua insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan armada BisKita dalam rentang waktu berdekatan.
Insiden pertama tercatat terjadi pada Jumat (13/11/2026) di kawasan Bundaran Sukasari, Jalan Raya Pajajaran, yang melibatkan bus BisKita dengan pengendara sepeda motor hingga menyebabkan korban luka-luka. Tiga hari berselang, Senin (16/11/2026) sekitar pukul 08.15 WIB, kecelakaan fatal kembali terjadi di Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara (sekitar Hotel Papaho), di mana armada BisKita menabrak seorang perempuan pejalan kaki hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.
Menanggapi rentetan peristiwa tersebut, Abdul Rosyid menekankan bahwa evaluasi terhadap pihak operator merupakan langkah krusial untuk menjamin standar keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.
“Terlepas dari apakah kecelakaan ini merupakan kejadian yang tidak disengaja atau tidak, evaluasi terhadap operator sebagai pihak yang mengelola armada merupakan hal yang lumrah dalam manajemen angkutan. Kita tidak sedang mendahului hasil penyelidikan kepolisian, tetapi memastikan bahwa sistem pengelolaan dan pelayanan transportasi publik berjalan dengan standar keselamatan yang baik,” ujar Abdul Rosyid, Selasa (17/11/2026).
Dua Fokus Utama Evaluasi
Dalam keterangannya, politisi tersebut menggarisbawahi dua aspek fundamental yang wajib menjadi perhatian serius Dishub Kota Bogor dalam mengevaluasi kinerja operator:
-
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP): Meliputi peninjauan ulang standar keselamatan berkendara, kompetensi dan kedisiplinan pengemudi, pengaturan jam kerja serta waktu istirahat pramudi, hingga prosedur teknis saat perpindahan lajur dan mendekati titik pemberhentian (halte).
-
Sistem Pengawasan Operasional: Mencakup efektivitas pemantauan perilaku pengemudi di lapangan, pengawasan batas kecepatan kendaraan melalui optimalisasi perangkat GPS dan CCTV, serta ketegasan sanksi apabila ditemukan pelanggaran prosedur.
“Kami meminta Dishub Kota Bogor tidak hanya melakukan evaluasi secara parsial, tetapi secara menyeluruh terhadap kinerja operator. Harus dipastikan apakah SOP sudah diterapkan dengan baik dan apakah pengawasan operasional selama ini benar-benar berjalan efektif,” tegasnya.
Belasungkawa dan Pemenuhan Hak Korban
Selain menyoroti aspek teknis dan tata kelola, Abdul Rosyid turut menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia dalam insiden di Jalan KS Tubun. Ia meminta pihak pemerintah daerah maupun operator bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak korban.
“Kepada keluarga korban, kami menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Kami juga meminta pihak terkait, baik pemerintah maupun operator, untuk memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan dan dukungan yang diperlukan, termasuk pemenuhan hak santunan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
Saat ini, kasus kecelakaan di Jalan KS Tubun masih dalam penanganan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polresta Bogor Kota. Evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan perbaikan kebijakan penyelenggaraan transportasi massal di Kota Bogor agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Views: 1

COMMENTS