DPRD Kota Bogor resmi menyetujui KUA-PPAS TA 2027 sebesar Rp 3,884 Triliun dalam Rapat Paripurna, Kamis (20/8). Anggota Komisi IV sekaligus Banggar DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menegaskan postur anggaran ini dikawal ketat agar tidak sekadar balance di atas kertas, tetapi berdampak langsung bagi kemaslahatan warga.
Rozi menyoroti target Pendapatan Daerah Rp 3,298 Triliun serta skema pinjaman daerah Rp 400 Miliar untuk infrastruktur Jalan R3. “Kami pastikan target pendapatan dihitung rasional agar tidak memicu krisis kas. Sementara dana pinjaman Rp 400 Miliar dikunci khusus untuk proyek strategis R3 dengan skema yang aman bagi fiskal daerah,” ujarnya.
Di sektor Kesra, Rozi memastikan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial tidak tergerus efisiensi. Kang Rozi memastikan akan mengawal peremajaan alkes Posyandu, operasional kader, ketersediaan obat pasien miskin, serta penambahan anggaran dokumen Feasibility Study (FS) Pembangunan Rumah Aman Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB.
Terkait Dinas Pendidikan, Rozi menekankan pengalihan pos gaji PPPK/ASN sebesar Rp 398,2 Miliar tidak boleh mengorbankan program intervensi lokal. “BOSDA Swasta, Bantuan Masuk Sekolah Swasta (BMSS), dan pembangunan fisik sekolah tetap terkunci aman. Belanja pegawai harus berbanding lurus dengan mutu pendidikan,” tegasnya.
Ia menutup bahwa kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini menjadi awal pengawalan menuju pembahasan Raperda APBD. “KUA-PPAS adalah komitmen awal. DPRD akan terus menyisir setiap detail program agar setiap rupiah APBD benar-benar menjawab kebutuhan warga,” pungkas Rozi.
Views: 6
COMMENTS