Punya Kendaraan dan Kepemilikan Aset, Bagaimana Pengaruhnya terhadap Penilaian Desil

HomeAnggota DewanDedi Mulyono, S.P, M.Si

Punya Kendaraan dan Kepemilikan Aset, Bagaimana Pengaruhnya terhadap Penilaian Desil

KOTA BOGOR – Masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil dalam DTSEN tidak hanya melihat penghasilan seseorang. Pemerintah melalui pemadanan dan pengolahan data juga mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi. Beberapa indikator tersebut meliputi kondisi rumah, konsumsi atau daya listrik, sumber air minum, pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, disabilitas, komposisi anggota keluarga, hingga kepemilikan aset.

Data kepemilikan kendaraan yang bersumber dari administrasi Polri atau Samsat dapat dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil dan menjadi bagian dari indikator yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Artinya, kendaraan yang tercatat atas nama seseorang maupun anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) berpotensi menjadi informasi aset dalam penilaian kesejahteraan.

Bahkan, masyarakat yang meminjamkan NIK untuk pembelian kendaraan milik orang lain tetap berisiko terdampak apabila kendaraan tersebut tercatat menggunakan identitasnya. Namun, perlu dipahami bahwa kepemilikan kendaraan bukan satu-satunya penentu desil. Penilaian dilakukan berdasarkan gabungan berbagai indikator sosial ekonomi keluarga.

Jangan Sembarangan Meminjamkan KTP dan NIK

Hanya karena KTP dipinjam saudara untuk membeli mobil secara kredit, seorang warga harus menghadapi dampak yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Desil kesejahteraannya tercatat tinggi, BPJS PBI tidak aktif, hingga anaknya kehilangan akses terhadap sejumlah bantuan pendidikan dan sosial. Kisah ini menjadi pengingat bahwa meminjamkan kartu identitas kepada orang lain bukan perkara sepele. Sebab, data kepemilikan aset yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat ikut memengaruhi penilaian kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Persoalan ini terungkap ketika seorang warga mengadukan kondisi kesejahteraannya kepada anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, yang juga merupakan anngota komisi VI. Warga tersebut merasa heran karena keluarganya tidak lagi mendapatkan sejumlah bantuan pemerintah. Mulai dari BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif, anak yang tidak mendapatkan bantuan pendidikan seperti KIP, hingga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak lagi diterima.

Padahal, menurut pengakuannya, kondisi ekonomi keluarga masih membutuhkan bantuan pemerintah. Setelah ditelusuri, muncul fakta bahwa KTP warga tersebut ternyata pernah digunakan saudaranya untuk mengajukan cicilan mobil. Kendaraan yang sebenarnya bukan miliknya itu berpotensi terbaca sebagai aset atas identitas yang digunakan dalam administrasi kepemilikan kendaraan. Akibatnya, data aset tersebut dapat menjadi salah satu informasi yang diperhitungkan dalam proses penilaian kesejahteraan keluarga.

“Saya mengingatkan masyarakat agar jangan mudah meminjamkan KTP atau memberikan NIK untuk kepentingan pembelian kendaraan orang lain. Kita tidak tahu dampaknya di kemudian hari. Bisa jadi kendaraan itu bukan milik kita, tetapi secara administrasi justru tercatat menggunakan identitas kita,” menjadi pesan yang perlu diperhatikan masyarakat.

Ini Langkah yang Bisa Dilakukan!

Lantas, bagaimana jika warga masuk desil tinggi karena tercatat memiliki kendaraan roda empat, padahal kenyataannya tidak pernah memiliki mobil tersebut?

Masyarakat perlu terlebih dahulu memastikan kebenaran data kepemilikan kendaraan. Jika setelah diperiksa ternyata kendaraan tersebut memang bukan miliknya dan identitasnya digunakan tanpa kepemilikan yang sebenarnya, warga dapat mendatangi kantor Samsat untuk meminta penanganan dan melakukan pemblokiran kendaraan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini penting agar data administrasi kendaraan dapat diperbaiki dan tidak terus dikaitkan dengan identitas yang bersangkutan.

Setelah persoalan administrasi kendaraan ditangani, warga dapat kembali mengajukan sanggahan atau pemutakhiran data desil melalui mekanisme yang tersedia, antara lain dengan berkoordinasi melalui kelurahan dan petugas terkait. Perlu diingat, pemblokiran kendaraan tidak otomatis menjamin perubahan desil. Data tetap perlu melalui proses pemutakhiran, verifikasi, dan penilaian berdasarkan indikator kesejahteraan lainnya.

Harapannya, ketika data kendaraan sudah diperbaiki dan pemadanan data diperbarui, aset yang sebenarnya bukan milik warga tidak lagi menjadi informasi yang keliru dalam penilaian kesejahteraannya.

Jaga identitas kita, periksa data keluarga, dan jangan ragu menyanggah apabila ada ketidaksesuaian.

Views: 0

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: